AKTIVITAS DIPLOMASI INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL UNTUK MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

AKTIVITAS DIPLOMASI INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL UNTUK MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

            Kemenangan yang diraih dalam perjuangan bersenjata tidak akan berarti jika dunia internasional tidak mendukung kemerdekaan Indonesia sekaligus menekan kedudukan Belanda. Ketika Belanda berusaha menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia ternyata selalu mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia.Tindakan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam perjuangan diplomasi antara lain:

1.      Meyakinkan dunia internasional bahwa masalah kembalinya Belanda ke Indonesia adalah masalah internasional dan bukan hanya masalah Belanda.

2.      Menarik dukungan banyak negara terhadap Indonesia baik dalam sidang-sidang PBB maupun pertemuan internasional lainnya.

3.      Berupaya memperoleh dukungan internasional terhadap kedaulatan Indonesia sekaligus mengundang desakan kepada Belanda untuk meninggalkan Indonesia.

Dengan demikian perjuangan diplomasi merupakan ujung tombak perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di dunia internasional.

1.      Perjuangan Diplomasi Menarik Dukungan Internasional

Bangsa Indonesia melakukan perjuangan diplomasi dalam upaya menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia pantas untuk dipertahankan. Tindakan yang dilakukan dalam perjuangan diplomasi antara lain:

a.       Meyakinkan dunia internasional bahwa masalah kembalinya Belanda ke Indonesia adalah masalah internasional dan bukan hanya masalah Belanda.

b.      Menarik dukungan banyak negara terhadap Indonesia baik dalam sidang-sidang PBB maupun pertemuan internasional lainnya.

c.       Berupaya memperoleh dukungan internasional terhadap kedaulatan Indonesia sekaligus mengundang desakan kepada Belanda untuk meninggalkan Indonesia.

Perjuangan menarik dukungan internasional lewat PBB dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan langsung dilakukan dengan mengemukakan masalah Indonesia dalam siding Dewan Keamanan PBB. Tindakan tidak langsung dilakukan melalui pendekatan dan hubungan baik dengan negara-negara yang akan mendukung Indonesia dalam siding-sidang PBB.

Berbagai bentuk perjuangan Indonesia untuk menarik dukungan internasional lewat PBB, antara lain:

a.       Membina hubungan baik dengan Australia saat pasukan Australia terlibat dalam tugas AFNEI. Dukungan Australia terhadap Indonesia terbukti dengan bersedianya Australia menjadi anggota Komisi Tiga Negara.

b.      Membina hubungan baik dengan India yang dimulai dengan mengirimkan bantuan beras sejak bulan Agustus 1946. Hubungan tersebut menyebabkan India menjadi pelopor pengakuan kedaulatan Indonesia dalam forum Internasional terutama PBB.

c.       Membina hubungan baik dengan Liga Arab. Pada tahun 1947 negara-negara seperti Mesir, Suriah dan Saudi Arabia mengakui kedaulatan Indonesia.

d.      Mengadakan pendekatan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB bulan Agustus 1947 berhasil mengundang dukungan terhadap Indonesia.

2.      Perjuangan Diplomasi Menghadapi Sekutu dan NICA

a.      Perundingan Syahrir-Van Mook

Pada tanggal 10 Februari perundingan Indonesia-Belanda dimulai. Van Mook menyampaikan beberapa pernyataan politik, antara lain:

1)      Indonesia akan dijadikan commonwealth berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan kerajaan Belanda.

2)      Urusan dalam negeri dijalankan Indonesia sedangkan urusan luar negeri oleh pemerintah Belanda.

Sebagai balasan Syahrir menyampaikan usulan, yaitu:

1)      Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda.

2)      Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan pada masa tertentu, urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda.

Akan tetapi usulan dari pihak Indonesia tersebut tidak diterima oleh pihak Belanda.

b.      Perundingan di Hooge Veluwe

Perundingan ini dilaksanakan tanggal 14-25 April 1946 di Hooge Veluwe (Belanda) yang merupakan kelanjutan dari pembicaraan yang disepakati Syahrir-Van Mook. Perundingan di Hooge Veluwe tidak membawa hasil karena Belanda menolak konsep hasil pertemuan Syahrir-Van Mook. Pihak Belanda tidak bersedia memberikan pengakuan de facto kedaulatan RI atas Jawa dan Sumatra, tetapi hanya Jawa dan Madura dikurangi daerah-daerah yang diduduki pasukan Sekutu.

c.       Perundingan Linggajati

Sejak tanggal 10 November 1946 Inggris wakil Sekutu mulai menyerahkan persoalan Indonesia kepada Belanda. Hal ini menimbulkan perasaan tidak puas di kalangan bangsa Indonesia sehingga banyak terjadi pertempuran di daerah-daerah melawan Belanda.

Melalui perantara Inggris, pada tanggal 10 November 1946 diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggajati di bawah pengawasan Lord Killearn. Delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Sutan Syahrir dan Belanda diwakili Schermerhorn.

Isi Perundingan Linggajati adalah:

1)      Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas wilayah Sumatra, Jawa dan Madura.

2)      RI dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat RI menjadi salah satu bagian dari RIS.

3)      Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagian kepada Uni.

Alasan pihak RI menerima hasil Perundingan Linggajati adalah:

1)      Cara damai merupakan jalan terbaik, mengingat kekuatan militer Indonesia masih berada di bawah Belanda.

2)      Cara damaikan mengundang simpati dari dunia internasional.

3)      Perdamaian dan gencatan senjata memberi peluang bagi militer Indonesia untuk melakukan konsolidasi.

d.      Perundingan Renville

KTN berhasil menyelenggarakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal Renville milik Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1947. Dalam persetujuan Renville Indonesia diwakili Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili Abdul Kadir Wijoyoatmojo.

Isi persetujuan Renville, antara lain:

1)      RI harus mengakui daerah-daerah kekuasaan Belanda yang sejak Agresi Militer I diduduki dan menjadi kekuasaan Belanda.

2)      Diakui adanya garis Van Mook yaitu garis yang menghubungkan dua wilayah terdepan yang diduduki Belanda.

3)      Pasukan RI yang berada di wilayah-wilayah pendudukan Belanda harus ditarik.

4)      Penghentian tembak-menembak.

5)      Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya.

Akibat perundingan Renville, wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Ketidakpuasan yang semakin memuncak terhadap hasil Perundingan Renville mengakibatkan jatuhnya cabinet Amir Syarifuddin.

e.       Perundingan Roem-Royen

Agresi Militer II yang dilancarkan Belanda mendapat kecaman dari dalam negeri maupun luar negeri. PBB membentuk komisi yang disebut UNCI (United Nations Commisions for Indonesia) untuk mengawasi perundingan Indonesia-Belanda. Perundingan dilaksanakan tanggal 17 April-7 Mei 1949. Indonesia diwakili Moh. Roem dan Belanda diwakili Van Royen. Hasil Perundingan Roem Royen adalah:

1)      Pernyataan Indonesia

a)      Perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya.

b)      Bekerja sama mengendalikan perdamaian, ketertiban dan keamanan.

c)      Turut mempercepat dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat secara lengkap dan tanpa syarat.

2)      Pernyataan Belanda

a)      Menyetujui pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta

b)      Menjamin penghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik.

c)      Menyetujui RI sebagai negara bagian Negara Indonesia Serikat. 

d)     Berusaha sungguh-sungguh menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar.

f.       Konferensi Inter Indonesia

Menjelang diadakannya Konferensi Meja Bundar, Indonesia dan BFO menyelenggarakan Konferensi Inter Indonesia. Konferensi Inter Indonesia diselenggarakan tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta yang dilanjutkan tanggal 30 Juli 1949 di Jakarta. Hasil Konferensi Inter Indonesia, antara lain:

1)      BFO mendukung tuntutan RI atas pengakuan kedaulatan Belanda tanpa syarat.

2)      RI dan BFO membentuk komisi persiapan nasional untuk mengkoordinasikan kegiatan sebelum dan sesudah KMB.

3)      Negara Indonesia Serikat berganti nama menjadi Republik Indonesia Serikat.

4)      Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah angkatan perang nasional yang berintikan TNI.

g.      Konferensi Meja Bundar

KMB diadakan di Den Haag tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Dalam KMB delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Hatta, BFO dipimpin Sultan Hamid II, dan Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen.

Hasil KMB adalah:

1)      Belanda akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949.

2)      Penyelesaian status Irian Barat dilakukan satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.

Untuk mempersiapkan berdirinya RIS, tanggal 15 Desember 1949 Ir. Soekarno dipilih sebagai Presiden dan Drs. Moh Hatta dipilih sebagai wakil Presiden. Pada tanggal 27 Desember 1949 berlangsung upacara pengakuan kedaulatan Indonesia di dua tempat, yaitu di Belgia yang diwakili Moh. Hatta dan di Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tanggal 27 Desember 1949 telah berdiri Republik Indonesia Serikat yang menggunakan konstitusi RIS.

E. Faktor-Faktor yang Memaksa Belanda Keluar dari Indonesia

            Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia menempuh berbagai cara baik melalui perjuangan bersenjata maupun secara diplomasi. Beberapa faktor yang memaksa Belanda keluar dari Indonesia adalah:

1.